BENTUK
– BENTUK ORGANISASI DALAM KOPERASI
Bentuk dan Jenis Koperasi
Jenis Koperasi menurut fungsinya
- Koperasi
pembelian/pengadaan/konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi
pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota
sebagai konsumen akhir. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan
pembeli atau konsumen bagi koperasinya.
- Koperasi
penjualan/pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi
distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di
tangan konsumen. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok
barang atau jasa kepada koperasinya.
- Koperasi
produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, dimana
anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Di sini anggota
berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi.
- Koperasi
jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan
oleh anggota, misalnya: simpan pinjam, asuransi,
angkutan,
dan sebagainya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna
layanan jasa koperasi.
Apabila
koperasi menyelenggarakan satu fungsi disebut koperasi tunggal usaha (single
purpose cooperative), sedangkan koperasi yang menyelenggarakan lebih dari
satu fungsi disebut koperasi serba usaha (multi purpose cooperative).
Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan
luas daerah kerja
Koperasi
primer ialah koperasi yang yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang
perseorangan.
Adalah
koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan
daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder
dapat dibagi menjadi :
- koperasi
pusat
- adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer
- gabungan
koperasi
- adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat
- induk
koperasi
- adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi
Jenis Koperasi menurut status
keanggotaannya
- Koperasi
produsen
adalah koperasi yang anggotanya para produsen barang/jasa dan memiliki
rumah tangga usaha.
- Koperasi
konsumen
adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai
barang/jasa yang ditawarkan para pemasok di pasar.
Kedudukan
anggota di dalam koperasi dapat berada dalam salah satu status atau keduanya.
Dengan demikian pengelompokkan koperasi menurut status anggotanya berkaitan
erat dengan pengelompokan koperasi menurut fungsinya.
TUJUAN DAN FUNGSI KOPERASI
Tujuan utama Koperasi Indonesia adalah mengembangkan kesejahteraan anggota,
pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Koperasi Indonesia adalah
perkumpulan orang-orang, bukan perkumpulan modal sehingga laba bukan merupakan
ukuran utama kesejahteraan anggota. Manfaat yang diterima anggota lebih
diutamakan daripada laba. Meskipun demikian harus diusahakan agarkoperasi tidak
menderita rugi. Tujuan ini dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan pada
masing-masing anggota.
Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3 tujuan koperasi Indonesia
adalah “koperasibertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan
masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional
dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.
Sedangkan Menurut Moch. Hatta,
tujuan koperasi bukanlah mencari laba yang sebesar-besarnya, melainkan melayani
kebutuhan bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil. Selanjutnya
fungsi koperasi tertuang dalam pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992 tentang
perkoperasian, yaitu:
Ø Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi
dan sosialnya.
Ø Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan
manusia dan masyarakat.
Ø Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan
perekonomian nasional dengan koperasi sebagai gurunya.
Ø Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang
merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
Fungsi Koperasi sendiri adalah sebagai berikut:
- Sebagai urat nadi kegiatan perekonomian indonesia
- Sebagai upaya mendemokrasikan sosial ekonomi indonesia
- Untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara indonesi
- Memperkokoh perekonomian rakyat indonesia dengan jalan pembinaan koperasi
Sedangkan Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa
fungsi dan peran koperasi:
- Membangun
dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan
masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan
sosialnya;
- Berperan
serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan
masyarakat
- Memperkokoh
perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian
nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya
- Berusaha
untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan
usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi
“Keanggotaan Koperasi Indonesia
bersifat sukarela dan didasarkan atas kepentingan bersama sebagai pelaku
ekonomi. Melalui koperasi, para anggota ikut, secara aktif memperbaiki
kehidupannya dan kehidupan masyarakat melalui karya dan jasa yang disumbangkan.
Dalam usahanya, koperasi akan lebih menekankan pada pelayanan terhadap
kepentingan anggota, baik sebagai produsen maupun konsumen. Kegiatan koperasi
akan lebih banyak dilakukan kepada anggota dibandingkan dengan pihak luar. Oleh
karena itu, anggota dalam koperasi, bertindak sebagai pemilik sekaligus
pelanggan.” (SAK,1996:27.1)
Pengertian, pembagian, dan prinsip prinsip sisa
hasil usaha
Ditinjau
dari aspek ekonomi manajerial, Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi adalah selisih
dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (total revenue [TR]) dengan
biaya-biaya atau biaya total (total cost [TC]) dalam satu tahun buku (Arifin
Sitio dan Halomoan Tambah, 2001 : 87).
Dari aspek legalistik, pengertian SHU menurut Undang-Undang No. 25/1992,
tentang perkoperasian, Bab IX, pasal 45 adalah sebagai berikut :
1. SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku
dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam
tahun buku yang bersangkutan.
2. SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa
usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta
digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi,
sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
3. Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.
Dengan mengacu pada pengertian di atas, maka besarnya SHU yang diterima oleh
setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan
transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi.
Menurut Kusnadi dan Hendar (1999) menyatakan bahwa :
”Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh
dalam satu tahun buku (Januari s/d Desember) dikurangi dengan biaya, penyusutan
dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Pada
hakekatnya sisa hasil usaha koperasi sama dengan laba untuk perusahaan lain”.
Sisa Hasil Usaha (SHU) harus dirinci menjadi SHU yang diperoleh dari transaksi
dengan para anggota dan SHU yang dari bukan anggota. Yang diperoleh dari
anggota dikembalikan kepada masing-masing anggota sedangkan yang diperoleh dari
pihak luar tidak boleh dibagikan kepada anggota.
Pembagian SHU dibicarakan atau diputuskan dalam rapat anggota kemudian
ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi. Sebelum dibagikan kepada anggota
sesuai dengan hak anggota tersebut, SHU bersumber dari :
1. Dari usaha atau bisnis yang diselenggarakan dengan anggota.
2. Dari usaha atau bisnis yang diselenggarakan dengan bukan anggota.
Dari kedua sumber tersebut, maka SHU yang dibagikan kepada anggota hanyalah SHU
yang memang berasal dari usaha atau bisnis dengan anggota koperasi. Sedangkan
SHU yang bersumber dari usaha yang bukan berasal dari anggota (non anggota
koperasi) dimasukkan ke dalam cadangan untuk modal koperasi atau untuk
keperluan lainnya.
Acuan dasar untuk membagi SHU adalah prinsip-prinsip dasar koperasi yang
menyebutkan bahwa pembagian koperasi dilakukan secara adil sebanding dengan
besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Untuk koperasi Indonesia, dasar
hukumnya adalah Pasal 5, ayat 1; UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian
yang dalam penjelasannya mengatakan bahwa “pembagian SHU kepada anggota
dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam
koperasi tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap
koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan”.
Dengan demikian, SHU koperasi yang diterima oleh anggota bersumber dari dua
kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiri, yaitu:
1)
SHU atas jasa modal
Pembagian ini juga sekaligus mencerminkan anggota sebagai pemilik ataupun
investor, karena jasa atas modalnya (simpanan) tetap diterima dari koperasinya
sepanjang koperasi tersebut menghasilkan SHU pada tahun buku yang bersangkutan.
2) SHU atas jasa usaha
Jasa ini menegaskan bahwa anggota koperasi selain pemilik juga sebagai pemakai
atau pelanggan. Secara umum SHU koperasi dibagi sesuai dengan aturan yang telah
ditetapkan pada Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga koperasi sebagai berikut:
a. Cadangan koperasi,
b. Jasa anggota,
c. Dana pengurus,
d. Dana karyawan,
e. Dana pendidikan
f. Dana sosial
g. Dana untuk pembangunan lingkungan.
Menurut Hiro Tugiman (1999) bahwa pembagian SHU bila diikhtisarkan sebagai
berikut :
SHU- Anggota
a. Anggota.
b. Cadangan koperasi.
c. Dana pengurus.
d. Dana pegawai/karyawan.
e. Dana pendidikan koperasi.
f. Dana pembangunan daerah kerja.
g. Dana sosial.
SHU-Non Anggota
a. ...........................
b. Cadangan koperasi.
c. Dana pengurus.
d. Dana pegawai/karyawan.
e. Dana pendidikan koperasi.
f. Dana pembangunan daerah kerja.
g. Dana sosial.
Berdasarkan pembagian SHU yang dikemukakan di atas, maka pembagian SHU hanya
dibagikan kepada anggota dan tidak dibagikan untuk non anggota.
Ada 2 (dua) macam jasa yang merupakan hak anggota dalam SHU yaitu sebagai
berikut :
1. Jasa usaha yang terdiri dari penjualan dan pembelian sesuai dengan jenis
usaha koperasinya.
a. Perhitungan jasa penjualan
Pembagian jasa penjualan kepada masing-masing anggota didasarkan atas
perbandingan penjualan yang dilakukan.
Rumus :
b. Perhitungan jasa pembelian
Pembagian jasa pembelian kepada masing-masing anggota tidak berbeda dengan
pembagian jasa penjualan.
Rumus :
2. Jasa Simpanan (modal)
Pembagian jasa modal kepada anggota yang didasarkan oleh besarnya simpanan
pokok dan simpanan wajib masing-masing anggota. Kecuali bunga simpanan
sukarela, jangka waktu dan tingkat bunga. Perhitungan pembagian jasa simpanan
wajib dan simpanan pokok kepada masing-masing anggota didasarkan atas
perbandingan simpanan yang dilakukan.
Rumus :
Untuk menghitung bunga simpanan sukarela, maka koperasi tidak memandang apakah
koperasi menderita rugi. Besarnya bunga tergantung oleh beberapa simpanan,
jangka waktu, dan tingkat bunga.
POLA MANAJEMEN KOPERASI
PENGERTIAN
DEFINISI MANAJEMEN
“Ilmu Manajemen adalah suatu
ilmu yang mempelajari bagaimana cara mencapai tujuan dengan efektif dan efisien
dengan menggunakan bantuan / melalui orang lain”.
Yang dimaksud orang lain disini mempunyai arti yang sangat luas, karena dapat
berupa bantuan dalam ujud pikiran, tenaga dan dapat pula intuisinya.
Menurut
G. Terry,
mendefinisikan bahwa :
“Manajemen adalah
suatu proses tertentu yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan dan pengawasan penggunaan suatu ilmu dan seni yang bersama-sama
menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan”.
PENGERTIAN
KOPERASI
Menurut UU No. 25/1992, Koperasi didefinisikan sebagai:
“Badan usaha yang
beranggotakan orang seorang, atau Badan Hukum Koperasi, dengan melandaskan
kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan
ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan”.
Moh.
Hatta, mendefinisikan bahwa :
“Koperasi adalah
usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong
menolong”.
Dengan
demikian Manajemen Koperasi dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mencapai
tujuan melalui usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
Untuk
mencapai tujuan Koperasi, perlu diperhatikan adanya sistim Manajemen yang baik,
agar tujuannya berhasil, yaitu dengan diterapkannya fungsi-fungsi Manajemen.
Fungsi-fungsi
Manajemen menurut G Terry :
a. Planning (Perencanaan)
b. Organizing (Pengorganisasian)
c. Actuating (Penggerakan untuk bekerja)
d. Controlling (Pengawasan/Pengendalian)
PEMBAHASAN
A. PERENCANAAN
(PLANNING)
Pengertian dan
Arti penting
“Perencanaan” adalah menetapkan suatu cara untuk bertindak sebelum tindakan itu
sendiri dilaksanakan.
Dengan kata lain bahwa dalam perencanaan hendaknya orang harus berfikir dahulu
tentang apa yang akan dilakukan, bagaimana cara melakukannya serta tanggung
jawab terhadap kegiatan tersebut. Oleh karena itu perencanaan sangat penting
bagi organisasi dalam rangka mencapai tujuannya.
Syarat –
Syarat Perencanaan yang baik
a) Berdasarkan
pada alternative
Agar dapat menetapkan perencanaan yang baik maka sebelumnya agar disusun
berbagai alternative, misalnya untung dan rugi kelebihan dan kekurangannya,
kendala dan dukungannya, sehingga dapat menentukan perencanaan yang paling
baik.
b) Harus
realistis
Bila perencanaan tidak realistis, mungkin baik diatas kertas saja akan tetapi
tidak dapat dilaksanakan dalam prakteknya.
Misalnya : keterbatasan dalam teknologi, keterbatasan sumber dana, tenaga
kerja, dsb.
c) Harus ekonomis
Disamping keterbatasan diatas, juga harus mempertimbangkan tingkat ekonomis
dalam suatu rencana. Hindarkan faktor pemborosan, biaya, waktu, tempat, dsb.
d) Harus luwes
(fleksibel)
Dalam hal ini perencanaan harus fleksibel, artinya setiap saat dapat dievaluir
sesuai dengan perkembangan organisasi, situasi dan kondisi pada waktu tersebut.
Pada dasarnya perencanaan itu disusun berdasarkan hasil penelitian sebelumnya,
namun dalam prakteknya sering terjadi berbagai penyimpangan yang tidak dapat
dihindarkan.
e) Didasari
partisipasi
Dalam pembuatan perencanaan hendaknya dapat diikutkan berbagai pihak untuk
memperoleh masukan (input) agar lebih sempurna. Dengan adanya partisipasi,
perusahaan akan memperoleh manfaat ganda, karena disamping rencana menjadi
lebih baik, juga dapat menambah semangat kerja para karyawan (karena merasa ).
Manfaat
Perencanaan bagi Organisasi
a) Sebagai alat pengawasan dan pengendalian kegiatan
b) Untuk memilih dan menetapkan skala prioritas
c) Untuk mengarahkan dan menuntun pelaksanaan kegiatan
d) Untuk mengurangi dan menghadapi ketidakpastian (uncertainly)
e) Mendorong tercapainya tujuan, misalnya kesejahteraan anggota, memperluas usaha
dsb
Untuk
Perencanaan bagi Organisasi
a)
Falsafah
f) Program
b)
Kebijakan
g) Aturan
c)
Tujuan
h) Jadwal
d)
Strategi
i) Anggaran
e)
Prosedur
j) Taktik, dll
Tahap-tahap
Penyusunan Perencanaan
a) Menetapkan dan merumuskan tujuan
b) Melakukan analisis kesempatan/swot
c) Melakukan analisis sumber daya
d) Identifikasi dan Pengembangan alternative
e) Implementasi strategi
f) Pelaksanaan keputusan
Perencanaan
Strategis (Strategic Planning)
Perencanaan strategis adalah suatu proses perencanaan jangka panjang yang
disusun untuk mencapai tujuan Organisasi.
a) Sifat-sifat Perencanaan Strategis :
(1) Menyangkut kurun waktu yang panjang/lama
(2) Menyangkut persoalan yang mendasar
(3) Memberikan kerangka dasar dalam pengambilan
keputusan
(4) Sebagai alat pemersatu dalam pengambilan
keputusan
(5) Umumnya digunakan oleh Manajer puncak
b) Faktor-faktor yang mempengaruhi pentingnya perencanaan strategis
(1) Adanya peningkatan dan perubahan teknologi;
(2) Semakin rumit dan kompleks tugas manajerial
(3) Makin panjang waktu dan dampak dimasa
depatn,
(4) Makin rumitnya lingkungan luar
B.
PENGORGANISASIAN (ORGANIZING)
Pengertian
Organisasi
“Organisasi adalah sekelompok manusia yang bekerjasama, dimana kerjasama
tersebut dicanangkan dalam bentuk struktur organisasi atau gambaran skematis
tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan tertentu”
DWIGHT WALDO,
mendefinisikan bahwa:
“Organisasi adalah struktur hubungan antar manusia berdasarkan wewenang dan
kelanggengan dalam sebuah system administrasi”
Azas-azas
Organisasi
Azas-azas organisasi adalah merupakan pedoman yang sejauh mungkin hendaknya
dilaksanakan agar diperoleh struktur organisasi yang baik dan aktivitas
organisasi dapat berjalan lancar
Adapun urutannya adalah :
1.
Perumusan tujuan jelas ;
Rumusan tujuan yang jelas untuk memudahkan penetapan haluan organisasi,
pemilihan bentuk, pembentukan struktur, kebutuhan pejabat, kecakapan daya
kreasi dari para anggota organisasi.
Gregor,
mengatakan :
Tujuan yang jelas adalah yang efektif menambah semangat semua anggota untuk
bekerja kearah tujuan yang sama
2.
Pembagian Tugas;
Azas ini dapat diartikan sebagai :
a) Perincian serta pengelompokan aktivitas yang semacam atau erat
hubungannya satu sama lain dalam satuan organisasi.
b) Perincian serta pengelompokan yang erat hubungannya satu dengan
yang lain, untuk dilakukan oleh pejabat tertentu
3.
Koordinasi
Koordinasi adalah suatu azas yang menyatakan bahwa dalam suatu organisasi haru
ada keselarasan aktivitas diantara satuan-satuan organisasi.
Adapun manfaat koordinasi adalah :
a) Menghindarkan konflik
b) Menghindarkan rebutan fasilitas
c) Menghindarkan pekerjaan yang tumpang tindih
d) Menjamin kesatuan sikap
e) Menjamin kesatuan pelaksanaan, dll
Koordinasi dapat dilakukan dengan cara :
a) Pertemuan informal
b) Pertemuan resmi
c) Mengangkat koordinasi
d) Menggunakan buku pedoman, dsb
4.
Pelimpahan wewenang
Wewenang adalah hak seseorang pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan
agar tugas dan tanggung jawab dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan
pelimpahan adalah penyerahan.
5.
Rentangan Kontrol (Rentang kendali);
Rentangan control adalah jumlah terbanyak bawahan langsung yang dapat dipimpin
dengan baik oleh seorang atasan.
Sedangkan bawahan langsung adalah merupakan sejumlah pejabat yang langsung
dibawah seorang atasan.
Yang perlu diperhatikan dalam rentang kendali adalah : Bahwa seseorang atasan
tidak mungkin dapat memimpin bawahan sebanyak-banyaknya, karena kemampuan
seseorang itu terbatas. Makin banyak bawahan, beban pimpinan makin berat,
sehingga harus diperhatikan tidak hanya orang-orangnya saja tetapi hubungannya.
6.
Jenjang organisasi :
Jenjang organisasi adalah tingkat-tingkat satuan organisasi yang didalamnya
terdapat pejabat, tugas serta wewenang tertentu menurut kedudukannya dari atas
sampai bawah dalam suatu fungsi.
Inti jenjang organisasi menurut CAROLL
L. SHARTLE, adalah “perbedaan antara peranan atasan dan
bawahan”
7.
Kesatuan Perintah :
Kesatuan perintah berarti bahwa tiap-tiap pejabat dalam organisasi hendaknya
hanya dapat diperintah dan bertanggungjawab kepada seorang atasan tertentu.
8. Fleksibilitas
:
Struktur organisasi harus sudah dirubah untuk disesuaikan dengan
perubahan-perubahan yang terjadi tanpa mengurangi kelancaran aktivitas yang
sedang berjalan. Tetapi kalau dirubah justru menghambat kelancaran aktivitas,
maka ini bukan fleksibilitas
Misalnya :
- Perubahan tujuan
- Penambahan tujuan
- Perluasan aktivitas
- Penambahan beban kerja dll
C.
ACTUATING (PENGGERAKAN UNTUK BEKERJA)
Koperasi hakekatnya dibangun untuk memberdayakan masyarakat dari kesulitan,
kekurangan, kelemahan dan kemiskinan. Misi ini sangat erat kaitannya dengan
pola pengaturan kelembagaan dari masyarakat itu (komunitas anggota koperasi)
sendiri membangun kesejahteraan secara bersama-sama (goal). Untuk mencapai
tujuan koperasi tersebut maka koperasi harus menunjukkan jatidirinya yang
mandiri.
Kemanfaatan
bagi anggota dari Usaha Koperasi

Keuntungan
Ekonomis :
- Peningkatan skala usaha (menjual dan membeli)
- Pemasaran (menampung hasil produksi)
- Pengadaan barang dan jasa (menyediakan untuk anggota)
- Fasilitas kredit (memberi kemudahan kepada anggota)
- Pembagian SHU (berdasar transaksi dan partisipasi anggota)
Keuntungan Sosial
:
- Keuntungan kelompok (kepentigan banyak orang)
- Pendidikan dan pelatihan (meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan
keterampilan) serta Kaderisasi yang berkesinambungan.
- Program sosial lainnya (kesetiakawanan antar anggota)
Sesuai dengan pengertian dan jatidiri serta nilai-nilai koperasi tersebut
diatas maka keberhasilan koperasi dalam melaksanakan perannya antara lain
ditujukan :
Pertama,
membangun dan meningkatkan peran dan partisipasi anggota.
Anggota Koperasi sebagai modal utama dari koperasi, maju atau mundurnya kinerja
koperasi akan ditentukan oleh peran aktif anggota baik sebagai pemodal
(pemilik), nasabah (konsumen) serta sebagai penerima manfaat atau
dengan kata lain Anggota adalah Raja. Ini adalah realita dalam perkoperasian
karena anggota sebagai pemilik koperasi memberikan makna bahwa anggota memiliki
hak penuh menentukan diterima atau disetujuinya perencanaan usaha yang diajukan
oleh Pengurus dan Pengawas dalam forum Rapat Anggota. Sikap loyal anggota
karena memiliki koperasi dapat ditumbuhkan melalui kegiatan perencanaan
usaha koperasi sejak awal, program kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk
anggota yang terpola dan berkesinambungan. Hal ini selain membuka cakrawala
wawasan bagi anggota koperasi juga membangun watak koperasi
(budaya) dari anggotanya.
Kedua, membangun
kemampuan Pengelola dan kaderisasi.
Pengelola atau pengurus koperasi (termasuk juga jajaran struktural
dibawahnya) harus memiliki kemampuan kepemimpinan, kewirausahaan,
professional serta terutama memiliki kejujuran. Pengurus dalam
melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya mampu menghasilkan pelayanan yang dapat
memberikan manfaat kepada anggotanya (baik aspek manfaat fisik, ekonomi maupun
manfaat psikologis).
Manajemen koperasi difokuskan menjadi manajemen yang efisien dan efektif, dan
memiliki nilai-nilai manajemen sesuai jati diri koperasi, serta memiliki
Pedoman Pengelolaan Organisasi dan Bisnis Koperasi atau System Operating
& Prosedure.
Ketiga, memiliki
kesehatan keuangan.
Keberhasilan dan kegagalan koperasi dapat dilihat sehat atau tidaknya keuangan
koperasi, tingkat kesehatan keuangan koperasi mencerminkan juga kesehatan
usaha, organisasi, manajemen serta sehatnya kualitas pelayanannya kepada
anggota.
Keadaan keuangan dilaporkan secara berkala sesuai kaidah-kaidah akuntansi,
terbuka dan bertanggung jawab. Untuk itu peran aktif Pengurus membangun
koordinasi pengawasan (internal) dengan Badan Pengawas Koperasi harus
menganut system pengawasan atau pendeteksian dini (early warning system),
mengkoreksi dan memperbaiki sedini mungkin masalah keuangan koperasi sebelum
kerugian menjadi beban yang harus dipikul oleh anggota karena kesalahan
prosedural (mismanagement) oleh pengelola.
Keempat,
membangun kemitraan antar koperasi dan kemitraan koperasi dengan pihak Badan
Usaha lain.
Menghadapi trend bisnis (era pasar bebas) dan kemajuan teknologi
yang semakin pesat, koperasi sejak dini sudah harus melakukan penyesuaian dan
antisipasi pengembangan usahanya dengan melakukan kerjasama antar
koperasi (membangun sinergi) untuk memiliki bargening position dengan
mengutamakan kekuatan pasar (captive market) anggotanya; karena Keberhasilan hanya dapat diraih
secara bersama untuk Kepentingan yang sama, saat ini momentum
untuk mewujudnyatakan kekuatan yang dimiliki koperasi melalui kerjasama
kemitraan.
Mendorong koperasi juga menjalin kerjasama kemitraan dengan pihak lain, seperti
Badan Usaha milik Negara/Daerah, swasta dalam negeri maupun swasta asing, perlu
dilaksanakan secara sungguh-sungguh, agar koperasi dapat dan mampu memasuki
perdagangan international, maupun dapat secara bersama-sama membangun jejaring
usaha.
D. PENGAWASAN
(CONTROLLING)
1)
Pengertian dan arti pentingnya;
“Pengawasan adalah merupakan tindakan atas proses kegiatan untuk mengetahui
hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan, kemudian dilakukan perbaikan dan
mencegah terulangnya kembali kesalahan tersebut”.
H. Koontz dan CO
Donnel, mengatakan bahwa :
“Perencanaan
dan Pengawasan ibarat kedua sisi dari mata uang yang sama (planning and
controlling are the two sides of the same coin)”
2) Fungsi
Pengawasan;
Melihat dari sasaran pengawasan, maka fungsi pengawasan adalah :
1. Mencegah terjadinya berbagai penyimpangan atau kesalahan.
2. Memperbaiki berbagai penyimpangan atau kesalahan yang terjadi;
3. Untuk mendinamisir organisasi/koperasi serta segenap kegiatan manajemen
lainnya;
4. Untuk mempertebal rasa tanggung jawab;
3)
Prinsip-prinsip Dasar Pengawasan ;
1. Adanya perencanaan tertentu dalam Pengawasan;
2. Adanya pemberian instruksi/perintah dan wewenang;
3. Dapat merefleksikan berbagai sifat dan kebutuhan dari berbagai kegiatan yang
diawasi;
4. Pengawasan harus bersifat fleksibel;
5. Dapat merefleksikan pola organisasi
4) Macam-macam
Pengawasan;
Pengawasan dapat dibedakan dari berbagai sudut pandang, antara lain:
1. Dari subyek
yang mengawasi :
- Pengawasan internal dan eksternal;
- Pengawasan langsung dan tidak langsung;
- Pengawasan formal dan informal;
- Pengawasan manajerial dan staf
2. Dari sudut
obyek yang diawasi :
- Material dan produk jadi, yang sasarannya:
a) Kualitas produk/material dengan standar kualitas
b) Kuanantitas produk/material dengan standar kuantitas
- Keuangan dan biaya, yang sasarannya:
a) Anggaran dan pelaksanaannya
b) Biaya-biaya yang dikeluarkannya
c) Pendapatan/penerimaan dalam bentuk uang
- Waktu/time, sasarannya adalah :
a) Penggunaan waktu
b) Pemberian waktu/timing
c) Kecepatan atau speed
- Personalian, sasarannya :
a) Tingkat kejujuran
b) Kesetiaan/loyalitas
c) Kerajinan dengan absensi
d) Tingkah laku dan kesetiakawanan
5) Waktu
Pengawasan :
1. Pengawasan preventif, dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan
2. Pengawasan represif, dilakukan setelah terjadinya penyimpangan
6) Sifat
Pengawasan :
1. Inspektif, yaitu melakukan pemeriksaan setempat (on the spot), untuk
mengetahui sendiri keadaan yang sebenarnya
2. Komporatif, yaitu membandingkan antara hasil dengan rencana yang ada.
3. Verifikatif, yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh staf, terutama pada
bidang keuangan dan atau material.
4. Investigatif, yaitu melakukan penyelidikan untuk mengetahui terjadinya
penyelewengan yang tersembunyi.
7) Prosedur
Pengawasan :
Langkah-langkah yang ditempuh meliputi :
1. Menetapkan rencana pengawasan;
2. Melaksanakan pengawasan;
3. Melakukan penilaian/evaluasi
8)
Teknik-teknik Pengawasan :
Agar dapat melakukan pengawasan efektif dan efisien, perlu teknik pengawasan
sebagai berikut :
1. Pengawasan yang menitik beratkan pada hal-hal yang menyolok (control by
exeption)
2. Pengawasan yang menitik beratkan pada pengeluaran
3. Pengawasan yang menitik beratkan pada orang-orang yang dipercaya (control
through key person)
4. Pengawasan dengan menjalankan suatu rangkaian pemeriksaan/verifikasi/audit
secara sistematis (control through audits)
Sumber :